Laut Aceh Perlu Perhatian Serius

 

T Muhammad Zulfikar, Pengamat Sosial di Aceh mengungkapkan, penduduk miskin tersebut mayoritas bermukim di wilayah pesisir.Sangat disayangkan, sekitar 25% penduduk pesisir Aceh ternyata belum sejahtera dan hidup di bawah garis kemiskinan," katanya, Jumat (24/10/2014).Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh ini menyebutkan, penduduk Provinsi Aceh sekitar lima juta jiwa dan 50% di antaranya tinggal di wilayah pesisir.

 

Aceh memiliki garis pantai sepanjang 2,666,27 kilometer dan wilayah laut kewenangan seluar 43.339,83 kilometer persegi.Dengan panjang pantai dan luas laut kewenangan itu menjadikan Aceh dengan wilayah pesisir terbesar di Pulau Sumatera.Kawasan pesisir Aceh meliputi 18 dari 23 kabupaten/kota. Namun, dengan sumber daya laut yang luas ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir," katanya.

 

Selain itu, berdasarkan pengamatan dia, lingkungan hidup semua wilayah pesisir Aceh semakin rusak dan jika ini dibiarkan, maka bisa terjadi darurat ekologis.Kerusakan ini memperburuk kesejahteraan masyarakat Aceh di pesisir. Karena itu, kami mendesak pemerintah daerah tanggap dengan kondisi ini,Kemudian berbagai peraturan, qanun, maupun regulasi yang mengatur lingkungan hidup, begitu mudah dilanggar.Kondisi ini menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan sumber kesejahteraan masyarakat tidak terbendung.

 

Kerusakan lingkungan hidup pesisir tampak nyata di depan mata. Hutan mangrove atau bakau, misalnya, kini kian menyusut. Padahal, di hutan mangrove tersebut banyak sumber penghidupan masyarakat," kata dia.Kerusakan terumbu karang yang merupakan sumber ikan bagi nelayan juga semakin memprihatinkan. Bila kerusakan ini dibiarkan, dia meyakini dalam kurun waktu 15 tahun ke depan terumbu karang Aceh akan musnah.

 

Kerusakan terumbu karang ini berimbas pada penurunan produktivitas ikan dan hasil tangkapan nelayan. Akibatnya, pendapatan nelayan semakin berkurang. Dan ini tentu membuat kesejahteraan mereka tidak meningkat,Begitu juga dengan kebijakan pemerintah yang mengandalkan sektor pertambangan.Menurutnya, sektor ini tidak mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Malah, sektor pertambangan merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup.

sumber(bisnis)